LOGIKA AKUNTANSI

Laporan keuangan lengkap berdasarkan PSAK No 1 Paragrap 07 dibagi menjadi 5 komponen:

  1. Neraca
  2. Laporan laba rugi
  3. Laporan perubahan ekuitas
  4. Laporan arus kas
  5. Catatan atas laporan keuangan

Apakah susun komponen ini jika disajikan dalam laporan keuangan dapat dibolak balik?

Jawabannya menurut saya tidak. Alasannya bahwa setiap laporan tsb memiliki fungsi dan makna tersendiri. Neraca diletakkan paling atas alasannya bahwa setiap perusahaan biasanya terlebih dahulu dinilai likuiditasnya karena hal ini akan mempengaruhi hasil kinerja, kondisi keuangan, serta kesehatan keuangan perusahaan. Karena dibeberapa kasus perusahaan yang hampir koleps justru bermasalah pada likuiditasnya yang berdampak nyata pada hasil kinerja. Untuk dapat melihat kondisi keuangan perusahaan apakah dalam keadaan likuid atau ilikuid dilihat dari laporan neracanya biasanya membandingkan antara aset lancar dengan utang lancar.  Kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi atau laporan hasil kinerja, yang berarti laporan ini menampilkan hasil yang diperoleh manajemen (pendapatan-beban) dari proses aktivitas perusahaan, laporan ini diletakkan dibawah  neraca alasannya bahwa pendapatan dan beban diperoleh sebagai akibat dari aktivitas di akun neraca. Ketiga laporan perubahan ekuitas, laporan ini mempelihatkan perputaran modal mulai dari awal hingga akhir. Hal ini penting supaya pemilik dan investor dapat mengetahui jumlah modal yang terpakai dan penurunan atau penambahan modal akibat dari aktivitas perusahaan dengan kata lain fluktuasi nilai akun di neraca dan laporan laba rugi dapat berpengaruh signifikan terhadap perubahan ekuitas. Keempat laporan arus kas, laporan ini sering disebut dengan laporan perubahan posisi keuangan. Dimana dalam laporan ini terdapat tiga komponen penting yang secara signifikan dapat mempengaruhi laporan laba rugi, neraca, dan perubahan ekuitas. Dimana perubahan mewakili akun di laoporan perubahan ekuitas, posisi keuangan mewakili akun di neraca, sedangkan khusus pos  aktivitas operasi dalam laporan ini mewakili lporan laba rugi. Komponen laporan ini adalah operasi (penerimaan dan pengeluaran kas), investasi, dan pendanaan. Dan catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan terperinci yang tidak ditampilkan di dalam keempat laporan sebelumnya, serta berisikan prinsip dan kebijakan akuntansi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan. Dari penjelasan diatas terlihat bahwa setiap komponen memiliki keterkaitan satu dan lainnya.

Apa itu SAK ?

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan dan Interpretasi yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, yang terdiri dari:

(a) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK);

(b) Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).

(dikutip dari ED PSAK No 1 (Revisi 2009) paragrap 05)

Apa itu material?

Material. Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama, dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Materialitas tergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memerhatikan kondisi terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan tersebut, atau gabungan dari keduanya, dapat menjadi faktor penentu. (dikutip dari ED PSAK No 1 (Revisi 2009) paragrap 05)

Tujuan laporan keuangan :

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. (dikutip dari ED PSAK No 1(Revisi 2009)  paragrap 07)

Pengakuan akuntansi sumber daya manusia dalam  laporan keuangan :

Diakui sebagai aktiva tetap tidak berwujud ( intangible fixed asset), alasannya bahwa SDM biasanya berupa karyawan/ tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, akan tetapi secara nyata yang dimiliki perusahaan bukanlah orangnya kalau orangnya jadinyahuman trafficking (perdagangan manusia), yang dimiliki perusahaan adalah skill(keahlian) dari setiap tenaga kerjannya. Jadi jadi yang diakui dan dinilai adalah skillmereka seperti pemain bola yang dijual (transfer) bukan fisik orannya tetapi skill mereka yang dijual. Aktiva tetap tidak berwujud disajikan dilaporan neraca dibagian aktiva tetap dibawah aktiva lancar. Apabila manajemen belum menerapkan akuntansi sumber daya manusia, maka sumber daya manusianya diakui sebagai beban yang berarti masuk dalam laporan laba rugi. Contoh dari akuntansi sumber daya manusia adalah biaya pelatihan atau pendidikan karyawan, seperti mengikutkan karyawan dalam sebuah seminar atau menyekolahkan karyawan yang dianggap pintar.

Akuntansi inflasi

Akuntansi inflasi timbul tidak lepas dari salah satu prinsip dasar akuntansi yaitu stable monetary unit (nilai uang selalu dianggap tetap atau stabil). Ternyata kenyataan berbeda justru nilai mata uang satu Negara dengan Negara lain nilainya cenderung berbeda. Sehingga pada saat keadaan inflasi data keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi tidak valid bahkan tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Maka untuk dapat mengakomodir hal tersebut dibuatlah suatu konsep baru yang disebut dengan akuntansi inflasi.metode yang dipakai adalah General Price Level Accounting (GPLA), berikut rumus perhitungannya:

Faktor konversi = Indeks sekarang

Indeks tahun dasar

Dalam penyusunan berdasarkan tingkat harga umum perlu diperhatikan pos-pos yang akan terpengaruh dengan adanya penurunan daya beli, yaitu:

  1. Monetery assets, seperti kas ditangan, surat-surat berharga, dan pos-pos piutang dan lain-lain yang sifatnya sebagai dormant account akan mengalami pengaruh penurunan daya beli secara berarti karena rekening-rekening tersebut tidak dapat lagi dinilai (di-appraisal)
  2. Non monetary assets secara riil tidak mengalami pengaruh penurunan daya beli, tetapi dari sudut akuntansi merupakan pos yang terkena pengaruh penurunan harga beli. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah yang serius karena rekening-rekenig tersebut dapat dinilai.
  3. Assets dalam bentuk valuta asing tidak dipengaruhi oleh penurunan daya beli Rupiah karena dapat dinilai dengan kurs yang terakhir.

Penggunaan nilai historis dalam akuntansi finansial disebabkan karena beberapa alasan:

  1. Relevan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Bagi manajer dalam membuat keputusan masa depan diperlukan data transaksi masa lalu.
  2. Nilai historis yang berdasarkan data obyektif dapat dipercaya, dapat diaudit dan lebih sulit untuk memanipulasi bila dibandingkan dengan nilai yang lain seperticurrent cost ataupun replecement cost.
  3. Karena telah disepakati berlakunya prinsip akuntansi pada penggunaan nilai historis memudahkan untuk melakukan perbandingan baik antara industri maupun antar waktu untuk suatu industri.

Kelemahan penggunaan nilai historis antara lain:

  1. Adanya pembebanan biaya yang terlalu kecil karena pendapatan untuk suatu hal tertentu pada saat tertentu akan dibebani biaya yang didasarkan pada suatu nilai uang yang telah ditetapkan beberapa periode yang lalu pada saat pencatatan terjadinya biaya tersebut.
  2. Nilai aktiva yang dicatat dalam neraca akan mempunyai nilai yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan perkembangan harga daya beli uang terakhir. Di samping itu juga terjadi perubahan-perubahan kurs yang cepat atas aktiva dan pasiva dalam valuta asing yang dikuasai perusahaan sehingga mengalami kesulitan dalam perhitungan selisih kurs yang tepat
  3. Alokasi biaya untuk depresiasi, amortisasi akan dibebankan terlalu kecil dan mengakibatkan laba dihitung terlalu besar.
  4. Laba/rugi yang terjadi yang dihasilkan oleh perhitungan laba/rugi yang didasarkan pada asumsi adanya stable monetary unit tersebut tidaklah riil apabila diukur dengan perkembangan daya beli uang yang sedang berlangsung.
  5. Adanya stable monetary unit. Perusahaan tidak akan memperahankan real capitalnya dan ada kecenderungan terjadinya kanibalisme terhadap modal sehubungan dengan pembayaran pajak perseroan dan pembangian laba yang lebih besar daripada semestinya.
  6. Menyalahi mathematical principle karena berbagai himpunan yang tidak sama dijumlahkan menjadi satu.
  7. Di samping hal-hal di atas akan timbul kesulitan-kesulitan bagi manajemen perusahaan apabila harus mendasarkan pada laporan akuntansi yang disusun atas dasar asumsi.

Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan (berdasarkan SAK):

  1. Dasar actual (accrual basis), pengakuan ini berdasarkan keterjadiaannya, jadi apabila terjadi transaksi meskipun belum diterima uangnya (cash) tetapi sudah dapat diakui dan dicatat dalam jurnal. Transaksi yang hanya dapat dicatat dalam jurnal (journalizing) adalah transaksi yang memiliki bukti yang otentik dan dalam satuan moneter.
  2. Kelangsungan usaha (going concern), laporan keuangan yang disajikan harus mencerminkan keterlangsungan usaha, saya teringat dengan pernyataan yang mana yang benar laporan laba rugi atau rugi laba. Jika anda sering membaca buku akuntansi tebitan antara tahun 1970-1980an, anda akan mendapati kata-kata laporan rugi laba. Sebenarnya asumsi yang dipakai dalam laporan rugi laba adalah rumus dasar akuntansi setelah beroperasi. Dimana beban diletakkan pada posisi debit dan pendapatan diletakkan pada posisi kredit. Jika beban diasumsikan sebagai rugi dan pendapatan diasumsikan sebagai laba maka dibaca  laporan rugi laba (dari kiri kekanan). Akan tetapi asumsi itu tidak relevan dengan prinsip dasar akuntansi yaitu going concern, yang seharusnya prinsip akuntansi dapat melindungi perusahaan bukan justru menjerumuskan perusahaan. Jika kita dilaht dengan pendekatan going concern maka pendapatan diposisikan diatas beban, yang mengindikasikan bahwa perusahaan akan selalu dianggap berjalan dengan perolehan surplus sebagai acuannya.

Rumus dasar akuntansi:

Harta = Utang + Modal

Mengapa harta sama dengan utang dan modal serta mengapa utang dulu dari pada modal?

Alasannya bahwa perusahaan dalam memperolah modal untuk operasinya memerlukan uang atau modal usaha/ dagang. Modal ini jika diperoleh dari pihak ekstenal (kreditor atau banker) disebut dengan utang. Sedangkan jika diperoleh dari pihak internal (pemilik atau investor) disebut dengan modal. Jadi utang dan modal merupakan replika dari harta yang sebenarnya. Jika perusahaan mengalami keadaan koleps atau bangkut maka utang menjadi prioritas utama pembayaran dibandingkan dengan modal, bukan hanya pada saat perusahaan koleps, pada saat perusahaan sehat pun tetap utang menjadi prioritas dibandingkan modal, karena sifatnya yang memiliki jatuh tempo dan termasuk sumber dana yang mahal.

Berikut rumus dasar akuntansi setelah beroperasi:

Harta = Utang + Modal + Pendapatan – Beban

Beban digeser ke debit, menjadi

Beban + Harta = Utang + Modal + Pendapatan

Perkiraan-perkiraan dalam akuntansi:

  1. Harta
  2. Utang
  3. Modal
  4. Pendapatan
  5. Beban

Laporan laba rugi: terdiri dari pendapatan dan beban

Laporan neraca: terdiri dari aset, kewajiban, dan modal

Laporan perubahan ekuitas terdiri dari modal awal, laba ditahan, dan prive

Laporan arus kas terdiri dari akitvitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan

Catatan atas laporan keuangan terdiri dari konsep, prinsip, dan pengakuan serta metode akuntansi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan serta rincian perhitungan dari setiap transaksi. Juga terdapat informasi tambahan yang tidak dapat diakomodir oleh keempat komponen sebelumnya.

Teknik Menjurnal (Jurnalizing)

Biar tidak salah menjurnal anda cukup memahami rumus dasar akuntansi dan pola perubahannya, cukup gampang!

Harta = Utang + Modal

Apa maksudnya?

Utang dan modal yang dimiliki perusahaan diakui sebagai harta, jika harta pada posisi debit (kiri) maka berarti harta bertambah, jika utang dan modal disebelah kredit (kanan) berarti bertambah, hal ini berlaku terbalik jika terjadi perubahan posisi.

Beban + Harta = Utang + Modal + Pendapatan

Apa maksudnya?

Beban pada posisi normal di sebelah debit (kanan) berari bertambah, sedangkan Pendapatan di sebelah kredit (kiri) berarti bertambah, khusus Beban dan pendapatan posisinya tidak dapat berubah jadi tetap pada posisi normal meskipun ada penerimaan ataupun pengeluaran.

Jenis Auditor

Auditor dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

  • Auditor Pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi pemerintah. Di Indonesia, auditor pemerintah dapat dibagi menjadi dua yaitu:
  • Auditor Eksternal Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai perwujudan dari Pasal 23E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.. ayat (2) Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,sesuai dengan kewenangannya. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan badan yang tidak tunduk kepada pemerintah, sehingga diharapkan dapat bersikap independen.yang berbunyi
  • Auditor Internal Pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen/LPND, dan Badan Pengawasan Daerah.
  • Auditor Intern merupakan auditor yang bekerja pada suatu perusahaan dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut. Tugas utamanya ditujukan untuk membantu manajemen perusahaan tempat dimana ia bekerja.
  • Auditor Independen atau Akuntan Publik adalah melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Pengauditan ini dilakukan pada perusahaan terbuka, yaitu perusahaan yang go public, perusahaan-perusahaan besar dan juga perusahaan kecil serta organisasi-organisasi yang tidak bertujuan mencari laba. Praktik akuntan publik harus dilakukan melalui suatu Kantor Akuntan Publik (KAP).

Namun, Arens & Loebbecke dalam bukunya Auditing Pendekatan Terpadu yang diadaptasi oleh Amir Abadi Jusuf, menambahkan satu lagi jenis auditor, yaitu:

  • Auditor PajakDirektorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia, bertanggungjawab atas penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan. Aparat pelaksanaan DJP dilapangan adalah Kantor Pelayanan Pajak(KPP) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa). Karikpa mempunyai auditor-auditor khusus. Tanggungjawab Karikpa adalah melakukan audit terhadap para wajib pajak tertentu untuk menilai apakah telah memenuhi ketentuan perundangan perpajakan.

Tanggung Jawab Auditor

The Auditing Practice Committee, yang merupakan cikal bakal dari Auditing Practices Board, ditahun 1980, memberikan ringkasan (summary) tanggung jawab auditor:

  • Perencanaan, Pengendalian dan Pencatatan. Auditor perlu merencanakan, mengendalikan dan mencatat pekerjannya.
  • Sistem Akuntansi. Auditor harus mengetahui dengan pasti sistem pencatatan dan pemrosesan transaksi dan menilai kecukupannya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.
  • Bukti Audit. Auditor akan memperoleh bukti audit yang relevan dan reliable untuk memberikan kesimpulan rasional.
  • Pengendalian Intern. Bila auditor berharap untuk menempatkan kepercayaan pada pengendalian internal, hendaknya memastikan dan mengevaluasi pengendalian itu dan melakukan compliance test.
  • Meninjau Ulang Laporan Keuangan yang Relevan. Auditor melaksanakan tinjau ulang laporan keuangan yang relevan seperlunya, dalam hubungannya dengan kesimpulan yang diambil berdasarkan bukti audit lain yang didapat, dan untuk memberi dasar rasional atas pendapat mengenai laporan keuangan.

Opini Auditor

Munawir (1995) terhadap hasil audit memberikan beberapa pendapat sepotong-sepotong auditor, antara lain:

  • Pendapat Wajar Tanpa Bersyarat. Pendapat ini hanya dapat diberikan bila auditor berpendapat bahwa berdasarkan audit yang sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan adalah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU), tidak terjadi perubahan dalam penerapan prinsip akuntansi (konsisten) dan mengandung penjelasan atau pengungkapan yang memadai sehingga tidak menyesatkan pemakainya, serta tidak terdapat ketidakpastian yang luar biasa (material).
  • Pendapat Wajar Dengan Pengecualian. Pendapat ini diberikan apabila auditor menaruh keberatan atau pengecualian bersangkutan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan, atau dalam keadaan bahwa laporan keuangan tersebut secara keseluruhan adalah wajar tanpa kecuali untuk hal-hal tertentu akibat faktor tertentu yuang menyebabkan kualifikasi pendapat (satu atau lebih rekening yang tidak wajar).
  • Pendapat Tidak Setuju. Adalah suatu pendapat bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar keadaan keuangan dan hasil operasi seperti yang disyaratkan dalam Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Hal ini diberikan auditor karena pengecualian atau kualifikasi terhadap kewajaran penyajian bersifat materialnya (terdapat banyak rekening yang tidak wajar).
  • Penolakan Memberikan Pendapat. Penolakan memberikan pendapat berarti bahwa laporan audit tidak memuat pendapat auditr. Hal ini bisa diterbitkan apabila: auditor tidak meyakini diri atau ragu akan kewajaran laporan keuangan, auditor hanya mengkompilasi pelaporan keuangan dan bukannya melakukan audit laporan keuangan, auditor berkedudukan tidak independent terhadap pihak yang diauditnya dan adanya kepastian luar biasa yang sangat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan.
  • Pendapat Sepotong-sepotong. Auditor tidak dapat memberikan pendapat sepotong-sepotong. Hasil auditnya hanya akan memberikan kesimpulan bahwa laporan keuangan yang diaudit secara keseluruhan.

Auditor Sistem Informasi

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi maka berkembang pulalah suatu keahlian dalam profesi auditor, yaitu auditor sistem informasi. Hal ini didasari bahwa semakin banyak transaksi keuangan yang berjalan dalam sebuah sistem komputer. Maka dari itu perlu dibangun sebuah kontrol yang mengatur agar proses komputasi berjalan menjadi baik. Saat ini auditor sistem informasi umumnya digunakan pada perusahaan-perusahaan besar yang sebagian besar transaksi berjalan secara otomatis. Auditor sistem informasi dapat berlatar belakang IT atau akuntansi tentunya dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Pustaka

  • Jusup haryono. Auditing (Pengauditan). STIE YKPN. Yogyakarta. 2001.
  • Arens & Loebbecke. Auditing Pendekatan Terpadu. “tr by” Amir Abadi Yusuf. Salemba Empat. Jakarta. 1996.
  • Bastian Indra. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. BPFE UGM. Yogyakarta. 2001

(dikutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/Auditor)

Jenis Opini
Opini atas laporan keuangan menjadi tujuan utama pemeriksaan keuangan. Menurut UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara, opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. UU tersebut menyebutkan ada empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa yakni opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), opini tidak wajar (adversed opinion), dan pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion). Pembagian jenis ini juga dijadikan acuan oleh Juknis Pemeriksaan LKPD dan LKPP.

Sementara, jika mengacu pada SPAP (IAI, 2003) dan buku-buku teks audit terbaru seperti dari Boynton&Raymond (2006), ada satu jenis opini lagi yang belum tercantum yaitu opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Di bawah ini tabel yang menggambarkan lima bentuk opini dan dasar penetapan opini berdasarkan buku audit tersebut:

Jenis Opini Dasar Penetapan Opini
Wajar tanpa pengecualian Laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan PABU di Indonesia.

Wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas Laporan bentuk baku dengan bahasa penjelasan (tidak ada dalam UU No.15 Tahun 2004 dan Juknis Pemeriksaan LKPD/LKPP) mempunyai karakteristik bahwa opini memberikan pendapat tanpa pengecualian (unqualified opinion) karena Laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan PABU di Indonesia, namun keadaan tertentu mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelas atau bahasa penjelas lainnya dari laporan bentuk baku. Auditor memperhatikan keadaan berikut:

  1. Entitas memilih merubah prinsip akuntansi dari yang berterima ke yang lain
  2. Auditor mendapatkan kesimpulan bahwa gangguan yang substansial atas keberlanjutan usaha klien
  3. Auditor berharap untuk menegaskan informasi yang berisi catatan atas laporan keuangan seperti transaksi dengan pihak hubungan istimewa
  4. Auditor juga memodifikasi bahasa dalam laporan audit ketika ada aspek signifikan dalam audit seperti mengandalkan hasil audit dan opini auditor lain.

Wajar dengan pengecualian Laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan PABU di Indonesia kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Hal ini disebabkan antara lain:

  1. Laporan keuangan mengandung salah saji material dari PABU
  2. Keadaan yang memaksa pembatasan ruang lingkup secara material

Tidak wajar Laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan PABU di Indonesia. Hal ini disebabkan laporan keuangan mengandung salah saji yang sangat material (extremely material departure).

Tidak memberikan pendapat Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. hal ini disebabkan:

  1. Keadaan memaksa pembatasan ruang lingkup secara sangat material
  2. Entitas memaksa pembatasan ruang lingkup yang material, contoh: auditor tidak independen

Footnote: ED PSAK No 1 telah rilis, jika benar ED ini dapat disyahkan menjadi PSAK No 1 maka kemungkinan komponen lengkap laporan keuangan bukan lagi 5 melainkan menjadi 6. Dan ada beberapa tambahan yang muncul dalam sajian laporan keuangan dan penggunaan istilah akukntansi dalam pos ada beberapa yang dirubah seperti kewajiban menjadi laibilitas. dan juga PSAK No 32, 35, dan 37 (tanggal efektif 1 jan 2010 diperlakukan sejak dini diperbolehkan)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: